Keterkaitan Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Hutang Daerang Otonom di Propinsi Jawa Tengah

Abstract

Keterbatasan sumber pembiayaan bagi daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pemerintah pusat, untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat, memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan untuk memperoleh hutang dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam era desentralisasi fiskal pembiayaan dari sumber pinjaman daerah adalah salah satu pos pembiayaan yang belum dikelola dengan maksimal oleh pemerintah daerah. Sejak era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, hanya terdapat beberapa kabupaten atau kota saja yang memanfaatkan pinjaman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya. Hal itu antara lain karenakan ada beberapa syarat khusus yang diberlakukan jika suatu daerah akan melakukan pinjaman.